Tenggarong, Kastaramedia – Dua penghargaan berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Penghargaan tersebut adalah peringkat terbaik kategori nilai transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar Tingkat Kabupaten, dan peringkat terbaik kategori nilai transaksi UMK Terbesar tingkat Kabupaten.
Penghargaan tersebut diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kukar Dr H Sunggono, di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).
Acara ini sekaligus menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 2023 yang mengambil tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju”.
Menteri Koperasi dan UMK Teten Masduki mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota yang telah berkomitmen dan mendukung penuh proses pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Tahun 2023 merupakan wadah komunikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem pengadaan nasional dalam menyampaikan visi, kebijakan, prestasi, dan hasil kerja dari program kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tahun Anggaran 2023, yang membahas strategi dan kebijakan untuk PBJP Tahun 2024, serta memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para pelaku pengadaan.
Salah satu inovasi yang dilakukan oleh LKPP adalah percepatan transformasi digital pengadaan dalam bentuk konsep Platform Pengadaan Nasional.
Konsep ini akan membuat proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) terdigitalisasi dan terintegrasi, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, proses pemilihan penyedia atau pelaksanaan swakelola, pelaksanaan dan pengelolaan kontrak, sampai dengan manajemen penyedia atau vendor.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, peserta rakornas berjumlah 2170 orang dari seluruh Indonesia yang berlangsung selama dua hari, bertujuan untuk memonitoring perkembangan produk dalam negeri PDN dan UMKM dari tahun 2022 sampai akhir 2023 saat ini, serta komitmen daerah dalam pelaksanaan epurchasing atau ekatalog di seluruh kementerian/lembaga Provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kukar Aspianur Sandi usai menerima penghargaan tersebut, mengucap syukur atas penghargaan yang diberikan oleh LKPP terkait dengan program UMKM yang bisa dialokasikan dalam kegiatan pembangunan.
“Ini merupakan hasil kerja bersama kita antar OPD dan barang dan jasa yang sudah bisa mengkondisikan membantu semua pihak supaya bisa bersinergi dalam rangka penanganan barang dan jasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga berharap, penghargaan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi semua khususnya bagi pengusaha ataupun pelaku UMKM dan semua produk lokal yang bisa lebih dihidupkan lagi berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya.
“Sehingga pada saatnya semua produk yang kita gunakan dalam pembangunan ekonomi daerah itu semuanya mengandalkan produk lokal kita semuanya, Kutai memang luar biasa dan kita bangga produk buatan Indonesia,” tutupnya.
(ADV/Diskominfo Kukar)
